Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (“PMK No. 1/2015”) dalam Pasal 4 disebutkan Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;

b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Pasal 3 PMK No. 1/2015 menyebutkan yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah;

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

Namun, tidak semua Pemohon dapat mengajukan Perkara Perselisihan ini ke Mahkamah Konstitusi karena syarat untuk mengajukan Permohonan telah diabatasi oleh Pasal 6 PMK No. 1/2015, yaitu:

 

Untuk tingkat Propinsi:

  • Propinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan calon pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Propinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5 % (nol koma lima) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

 

Untuk tingkat Kabupaten/Kota:

  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1 % (satu) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
  • Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta), Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0.5 % (nol koma lima) persen antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

 

Bahwa berdasarkan lampiran PMK No. 2/2015 pengajuan Permohonan Pemohon mulai tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 21 Desember 2015.

 

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam penyelesaian perkara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah Konstitusi dapat menghubungi Pengacara handal mampu memberi solusi terbaik. Salah satu nya dapat anda temukan pada Lawfirm Zeto & Associates sebagai salah satu Lawfirm di Jakarta yang berpengalaman.

 

 

Zeto & Associates – Lawyers

Receiver-Administrator for Bankruptcy

Gedung Jaya Lantai 2 Ruang 207

JL. MH. Thamrin Kav. 12 Jakarta 10340

Mobile: +62 81 777 88 63

Email: zetobachri@zetolawyer.com