Sekilas tentang Jasa Advokat

Dalam aktivitas sehari-hari, terkadang kita memerlukan jasa Penasihat Hukum atau yang saat ini lebih popular dengan sebutan Advokat/Pengacara. Orang yang berurusan dengan Advokat tidak selalu orang yang bermasalah dengan hukum. Aktivitas merger, akuisisi, pendaftaran perusahaan di Bapepam, penerbitan obligasi atau surat utang bagi PT yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (‘Bapepam’) adalah contoh-contoh aktivitas Advokat yang tidak berurusan dengan perkara di pengadilan, walaupun aktivitas semacam ini lebih banyak dilakukan Pengacara di Jakarta.

Aktivitas Pengacara seperti yang dicontohkan diatas dalam praktik disebut sebagai tindakan non-litigasi atau masuk dalam ranah commercial law. Beberapa kantor Pengacara di Jakarta selain berpraktik sebagai Pengacara litigasi ia juga adalah Pengacara bidang commercial law. Disamping itu juga mereka banyak yang berpraktik sebagai Kurator kepailitan.

Advokat atau Pengacara adalah orang yang memiliki izin beracara dari Persatuan Advokat Indonesia (Peradi). Pengacara yang menekuni commercial law disamping memiliki izin beracara ia juga memiliki izin dari Bapepam sedangkan Kurator ia memiliki izin sebagai Kurator atau pengurus kepailitan dari Kementrian Hukum dan Ham RI.

Disinilah pentingnya pengguna jasa Advokat mengetahui dengan pasti apakah Advokat yang mewakili kepentingan hukumnya adalah orang yang memang memiliki izin sebagai Advokat. Apa manfaatnya menggunakan jasa Advokat ketika beracara di pengadilan? Jawaban yang paling sederhana adalah Advokat akan memastikan bahwa hak-hak Kliennya telah terpenuhi dan ia juga mewakili kepentingan Kliennya di Pengadilan. Seorang yang akan bercerai, misalnya, dapat saja ia mengajukan gugatan cerai tanpa bantuan Advokat di Pengadilan,tetapi apakah ia tahu apa saja yang dapat ia minta (petitum) di Pengadilan. Terkadang haknya atas biaya alimentasi yaitu hak untuk biaya hidup anak yang ditinggalkan lupa ia ajukan, dan ketika putusan telah diucapkan barulah ia bertanya mengenai biaya asuh atas anaknya tersebut, padahal di Pengadilan berlaku azas Pengadilan hanya mengabulkan sepanjang apa yang diminta, bila kita tidak meminta biaya alimentasi maka Pengadilan tidak akan membebankan biaya alimentasi kepada Tergugat.

Demikian juga contohnya dalam kepailitan. Umumnya Pengacara di Jakarta yang berprofesi sebagai Kurator akan menggunakan kesempatan untuk mengajukan perdamaian kepada para Kreditur agar si termohon pailit dapat menjadwal kembali utang-utangnya yang dituangkan dalam composition plan yang dapat diajukan pada saat Kepailitan berlangsung. Bagi yang mengerti Hukum Kepailitan, pailit tidak berarti kiamat, malah kepailitan adalah salah satu mekanisme penyelesaian hutang.

Sebab demikianlah hukum, ia adalah alat untuk menyelesaikan masalah.  Inde datae leges be fortiori omnia posset (Hukum sengaja dibuat, jika tidak maka orang yang kuat akan mempunyai kekuasaan tidak terbatas).